Softkill Artikel 5

A.       KODE ETIK PROFESI ARSITEK.

Dalam menjalankan tugas profesinya arsitek dibatasi dengan etika profesi. Namun hanya arsitek yang menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) saja yang terikat dengan aturan kode etik yang tercurah dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Ada 5(lima) kewajiban yang harus dipenuhi oleh arsitek professional (kewajiban secara umum, kewajiban pada masyarakat, kewajiban pada profesi, kewajiban pada pengguna jasa, kewajiban pada teman sejawat). Tidak terpenuhinya 5(lima) kewajiban tersebut oleh arsitek dianggap suatu penyimpangan atau pelanggaran kode etik.

1.         Penyimpangan/Pelanggaran terhadap kepentingan Umum.

§  Seorang arsitek tidak semaksimal mungkin untuk menampilkan kepakaran dan kecakapannya secara maksimal dalam menangani pekerjaan .

§  Mendesain bangunan tanpa meneliti bahwa lokasi perencanaan merupakan kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya tinggi yang harusnya dilestarikan.

§  Bersikap masa bodoh atau membiarkan bahwa ada suatu kegiatan renovasi/pembangunan pada suatu bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya tinggi yang seharusnya dilestarikan

§  Menggunakan SDM yang tidak sesuai dengan keahliannya dan tingkat kemampuan dan pengalamannya bidang arsitektur dalam menangani perancangan bangunan.

§  Memberikan pelayanan teknis keahlian yang berbeda karena factor SARA, golongan dan gender.

2.         Penyimpangan/Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat.

§  Melanggar hukum dengan mengabai-kan undang-undang/ peraturan yang terkait dengan proyek pembangunan.

§  Menjanjung dan mempromosikan dirinya untuk mendapatkan pekerjaan baik secara lesan atau lewat media.

§  Menyebut suatu produk bahan dalam pekerjaan proyeknya dengan mendapat imbalan.

§  Melakukan penipuan / kebohongan terkait dengan tugas profesi arsitek.

§  Menyuap kepada pihak tertentu untuk mendapatkan pekerjaan.

3.         Penyimpangan/Pelanggaran terhadap Pengguna Jasa.

§  Melaksanakan pekerjaan bidang arsitektur tanpa memiliki Sertikat Keahlian Arsitek.

§  Menerima pekerjaan bidang arsitektur diluar jangkauan kemampuannya.

§  Mengajukan imbalan jasa yang tidak sesuai standard /hubungan kerja /standar IAI bidang arsitektur.

§  Tidak melasanakan tugas pekerjaan sesuai dengan kontrak yang berisi tentang lingkup  penugasan, produk yang diminta, imbalan jasa yg disepakati, tugas dan tanggung jawab yang diembannya, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

§  Mengubah/mengganti  lingkup/program/target penugasan tanpa seijin pemberi tugas

§  Membuka rahasia dan menginformasikan pada pihak lain tanpa persetjuan pemberi tugas.

§  Menawarkan atau mengarahkan suatu pemberian kepada calon pengguna  jasa atau penggunaan jasa untuk memperoleh penunjukan.

§  Menyarankan kepada pengguna jasa untuk melakukan pelanggaran hukum atau kode etik dan kaidah tata laku profesi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

4.         Penyimpangan/Pelanggaran terhadap Profesi.

§  Menandatangani suatu pekerjaan sebagai arsitek yang bukan dari hasil desainnya.

§  Membuat pernyataan yang keliru/menyesatkan/palsu atas fakta materiil, kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja atau penampilan karya kerjanya serta mampu menyampaikan secara  cermat lingkup dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan yang diakui sebagai karyanya.

§  Bermitra dengan orang yang tidak terdaftar dalam asosianya.

5.         Penyimpangan/Pelanggaran terhadap teman sejawat.

§  Tidak memberitahukan pada arsitek yang terdahulu apabila meneruskan/mengganti pekerjaannya

§  Meniru/mengambil alih karya arsitek lain tanpa seijin arsitek  yang bersangkutan.

§  Mengambil alih pekerjaan arsitek lain sebelum ada pemutusan hubungan kerja dengan pihak pengguna jasa.

§  Mengubah usulan imbalan jasanya demi mendapatkan keuntungan kompetitif dari arsitek lain.

§  Mengikuti sayembara yang tidak direkomendasikan IAI.

B.        SANGSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI

Pada dasarnya penyimpangan dari apa yang tetera dalam Kode Etik dan Kaidah dan Tata Laku Profesi  IAI tidak ada sangsi hukumnya, yang ada adalah sangsi organisasi yaitu berupa teguran lesan, teguran tertulis, penonaktifan sebagai anggota dan yang paling berat adalah dikeluarkan sebagai anggota IAI. Sangsi yang diberikan oleh organisasi (IAI) ini akan berdampak pada profesi dan psikologis bagi anggota yang kena sangsi, bahkan kemungkinan tidak mendapatkan pekerjaan sebagai profesi arsitek. Namun apabila pelanggaran ini menyangkut hukum terkait dengan pelanggaran undang-undang, peraturan pemerintaha dan lain sebagainya maka penyelesaiannya lewat pengadilan.

Sumber :

http://realistmuhammad.wordpress.com/2013/06/12/tugas-etika-profesi/

Softkill Artikel 4

kODE ETIK PROFESI GURU

Pengertian kode etik dan profesi guru 
kode etik profesi adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Menurut Kartadinata profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan.

Maka giansar, M. 1996  profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu

Nasanius, Y. 1998 mengatakan profesi guru yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain: (a) sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing dan melatih (b) pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki, (c) sebagai petugas kemashalakatkatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik.

Galbreath, J. 1999 profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdakan anak didik.

Gagasan pendidikan profesi guru semula dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk mengatasi problem mutu keguruan kita karena perbaikan itu tidak akan terjadi dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, pendidikan profesi diperlukan sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sebagai kalangan profesional, sudah waktunya guru Indonesia memiliki kode etik dan sumpah profesi. Guru juga harus memiliki kemampuan sesuai dengan standar minimal sehingga nantinya “tidak mal praktik” ketika mengajar.

Direktur Program Pascasarjana Uninus, Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, M.P.A., menyatakan hal tersebut. “Dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, guru masih tertinggal karena belum memiliki sumpah dan kode etik guru,” katanya.

Adanya sumpah profesi dan kode etik guru, menurut Achmad Sanusi, sebagai rambu-rambu, rem, dan pedoman dalam tindakan guru khususnya saat kegiatan mengajar. Alasannya, guru harus bertanggung jawab dengan profesi maupun hasil dari pengajaran yang ia berikan kepada siswa.Jangan sampai terjadi malapraktik pendidikan.

KODE ETIK GURU INDONESIA

1.      Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila.

2.      Guru memiliki dan melaksanakan kewjujuran professional.

3.      Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.

4.      Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar

5.      Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan

6.      Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkandan meningkatkan mutu dan martabat profesinya

7.      Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional

8.       Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organiosasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian

9.      Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan

Sumber :

http://dakwahdigital.blogspot.com/2013/07/kode-etik-profesi-guru.html

Softkill Artikel 3

Artikel Profesi dan Kode Etik JAKSA

PENDAHULUAN

Hukum bukan sesuatu yang bersifat mekanistis, yang dapat berjalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan memenuhi tujuan-tujuan yang dikandungnya. Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain. Mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi, yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kehidupan peradilan akan mengarah pada keberhasilan.

Profesionalisme seorang jaksa sungguh sangat penting dan mendasar,karena tangannyalah hukum menjadi hidup, dan karena kekuatan atau otoritas. secara sosiologis hal ini tidak dapat dipungkiri kebenarannya, bahkan beberapa pakar sosiologi hukum sering  menyebutkan bahwa hukum itu tidak lain adalah perilaku pejabat-pejabat hukum.

Agar keahlian yang dimiliki seorang jaksa tidak menjadi tumpul, maka kemampuan yang sudah dimilikinya harus selalu diasah, di mana seorang jaksa dapat belajar melalui pendidikan-pendidikan formal atau informal, maupun pada pengalaman-pengalaman sendiri. Karena hukum yang menjadi lahan pekerjaan jaksa merupakan sistem yang rasional, maka keahlian yang dimiliki olehnya melalui pembelajaran tersebut, harus bersifat rasional pula. Sikap ilmiah melakukan pekerjaan ditandai dengan kesediaan memperguanakan metodologi modern yang demikian, diharapkan dapat mengurangi sejauh mungkin sifat subjektif seorang  jaksa terhadap perkara-perkara yang harus ditanganinya.

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Etika dan Etika Profesi

Etika berasal dari kata Yunani “ethos” yang berarti sifat (sifat pribadi) menjadi orang baik. Ethos diartikan sebagai kesusilaan

, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Dengan etika, seseorang dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Etika akan memberi semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control,” karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannnya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri.

B.  Profesi Jaksa 

Jaksa adalah pejabat fungsional dari lembaga pemerintahan, berbeda dengan hakim, pengangkatan dan pemberhentian jaksa tidak dilakukan oleh kepala negara, tetapi oleh jaksa agung sebagai atasannya.

Agar kejaksaan dapat mengemban kewajibannya dengan baik, maka berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. Kep-052/J.A/8/1979 ditetapkan pula tentang Doktrin Adhyaksa Tri Krama Adhyaksa. Doktrin tersebut berunsurkan Catur Asana, Tri Atmaka, dan Tri Krama Adhyaksa.

1.      Catur Asana merupakan empat landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang, dan tindakan kejaksaan dalam mengemban tugasnya baik di bidang yustisial, nonyustisial, yudikatif, maupun eksekutif. Landasan idiilnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, dan landasan peraturan perudangan yang lainnya.

2.       Tri Atmaka merupakan tiga sifat hakiki kejaksaan yang membedakan dengan alat negara lainnya. Tiga sifat itu adalah tunggal, mandiri, dan mumpuni. Bersifat tunggal karena kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam urusan pengadilan dan dengan sistem hierarki tindakan setiap jaksa dianggap sebagai tindakan seluruh korps. Dikatakan mandiri karena kejaksaan merupakan lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman, dan mandiri dalam arti memiliki kekuasaan istimewa sebagai alat penegak hukum yang mewakili pemerintah dalam bidang yudikatif, satu-satunya aparat yang berwenang mengenyampingkan perkara, menuntut tindak pidana di pengadilan, dan berwenang melaksanakan putusan pengadilan.mumpuni menunjukan bahwa kejaksaan memiliki tugas luas, yang melingkupi bidang yustisial dan nonyustisial dengan dilengkapi kewenangan yang cukup dalam dalam menunaikan tugasnya.

3.      Tri Krama Adhyaksa adalah sikap mental yang baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh jajaran kejaksaan, yang meliputi sifat satya, adi, dan wicaksana.

Kekhususan ini merupakan ciri khas lembaga kejaksaan yang membedakan dirinya dari lembaga atau badan penegak hukum lainnya.

C. Persatuan Jaksa Indonesia dan Menjaga Idealism Profesi Jaksa

Profesi jaksa adalah sebuah profesi dalam posisi yang sangat penting dalam penegakan hukum di peradilan. Lembaga kejaksaan secara umum dan jaksa secara khusus adalah lembaga independen yang mewakili pemerintah dalam hal peradilan. Kedudukan ini membuat banyak sorotan terhadap kinerja jaksa dalam menjalankan profesinya.

Posisi jaksa sangat riskan menghadapi tantangan baik dari internal maupun tantangan eksternal. Jaksa mudah saja memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi. Ini adalah tantangan eksternal, yang berasal dari luar diri jaksa dimana pihak-pihak yang sedang dalam perkara dalam peradilan meminta jaksa agar memberi keringanan dalam tuntutan dengan memberi sejumlah imbalan atau hadiah. Tantangan internal adalah sikap moral, hati nurani, dan perasaan yang dimiliki jaksa. Seorang jaksa yang tidak memiliki moral dan hati nurani yang baik akan mudah terpengaruh untuk memanfaatkan kondisi tersebut.

Menjaga idealisme dan etika profesi jaksa berkaitan dengan moral dan hati nurani seorang jaksa. Peraturan hukum dan undang-undang yang ada hanya sebagai jalur dan rambu-rambu untuk jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Sebagus apapun peraturan, saat diri pribadi jaksa tidak mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menegakkan nilai-nilai hukum. Sebaliknya, dengan peraturan yang tidak terlalu banyak namun ada moral dan hati nurani yang baik, peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik pula. Nilai-nilai hukum dapat ditegakkan dan dijunjung tinggi.

Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat lima norma kode etik profesi jaksa, yaitu:

1. Bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani,bertanggung jawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya.
2. Mengamalkan dan melaksanakan pancasila serta secara aktif dan kreaatif dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil.
3.  Bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.
4. Berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif dan bijaksana dalam diri, berkata dan bertingkah laku.
5.  Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Sumber :

http://mystory-afnie.blogspot.com/2012/11/profesi-dan-kode-etik-jaksa.html

s

Softkill Artikel 2

ARTIKEL TENTANG ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Dari wacana diatas dapat dianalisa bahwa tidak adanya sikap dalam menciptakan etika profesi yang baik dan benar, yaitu : tidak adanya tanggung jawab social seperti hakim pengawas “syarifudin” yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku agar menegakan keadilan sebagaimana mestinya, namun syarifudin menerima suap dari “Puguh wirawan” (Kurator PT Skycamping Indonesia) yang artinya mereka telah melakukan tindakan korupsi dan melanggar kepercayaan publik .

Rendahnya pengendalian diri pada hakim pengawas yang menerima dana suap untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan kata lain hakim pengawas tersebut telah berbohong kepada masayarakat dan akibatnya akan mengurangi kepercayaan terhadap peradilan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga hukum yang bekerja kepada publik seharusnya Syarifudin harus mempunyai moral dan pengendalian diri yang baik dengan tidak menerima dana suap guna menciptakan etika profesi yang baik kepada masyarakat. Yang dalam wacana tersebut ia memberikan persetujuan atas asset boedel pailit SHGB 72N yang terletak di kawasan gunung putri bogor menjadi asset non boedel pailit tanpa pengadilan yang nantinya Puguh wirawan akan mendapat keringanan/bebas dari hukuman.

Pada kasus di atas terbukti bahwa “Syarifudin” tidak dapat bertindak adil dan tidak menghormati kepercayaan publik dan atasannya yang telah mengangkatnya sebagi aparatur hukum Negara yang bekerja untuk masyarakat dengan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan merusak kepercayaan hukum di Indonesia bahwa hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi suatu keadilan dan tidak dapat dibeli berapapun jumlahnya.

Definisi Profesional.

Profesi adalah kegiatan atau pekerjaan yang selalu berhubungan dengan sumpah dan janji yang bersifat religius.Profesional berarti suatu sifat yang di miliki seseorang secara teknis dan operasional yang di tetapkan dalam batas-batas etika profesi. Suatu pekerjaan dianggap profesi apabila memiliki ciri-ciri berikut : memiliki keterampilan (skill) , kode etik, taggung jawab dan integritas , pengabdian pada publik , serta memiliki organisasi profesi.

Definisi Teknisi Akuntansi dan Teknisi Akuntansi yang Profesional

Teknisi Akuntansi adalah teknisi yang memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga pelaksana pembukuan penyelia bidang akuntansi pada dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.Teknisi akuntansi yang profesional adalah teknisi akuntansi yang telah memenuhi standar kompetensi kerja nasional,internasional, dan standar khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi terakreditasi ,yaitu kompetensi profesional yang pada awalnya memiliki standar pendidikan yang tinggi,diikuti oleh pendidikan khusus,pelatihan,dan ompetensi dalam subjek-subjek relevan dan pengalaman kerja.

Aspek Eksternal dan Internal yang memengaruhi profesi Teknisi Akuntansi

Aspek Internal berasal dari dalam individu sendiri yaitu moral dan profesional.
Aspek Eksternal di antaranya .

a.     Tekanan Berbuat Curang dar manajer atau pemberi kerja

b.     Tekanan bekerja sama antar rekan kerja.

c.     Tekanan bekerja sama antara pemilik perusahaan dan penarik pajak.

d.     Tekanan dari pihak lain.

Prinsip-Prinsip Etika Profesi Teknisi Akuntansi

a.     Tanggung jawab Profesi

b.     Kepentingan Publik

c.     Integritas

d.     Objektivitas

e.     Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

f.        Kerahasiaan

g.     Perilaku Profesional

h.     Standar Teknis

Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memiliki dua subsistem utama : sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan. Sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari system informasi manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Sistem akuntansi manajemen yaitu penyatuan bagian manajemen yang mencakup, penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja, pengamanan asset guna menghasilkan informasi untuk pengguna internal, seperti manajer, eksekutif, dan pekerja.

Secara spesifik akuntansi manajemen mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi, yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Bagian integral dari manajemen yang berkaitan dengan proses identifikasi penyajian dan interpretasi/penafsiran atas informasi yang berguna untuk:

• Merumuskan strategi.
• Proses perencanaan dan pengendalian.
• Pengambilan keputusan.
• Optimalisasi keputusan.
• Pengungkapan pemegang saham dan pihak luar.
• Pengungkapan entitas organisasi bagi karyawan.
• Perlindungan atas asset organisasi.

Sedangkan akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi (Aktiva = Kewajiban + Modal).

Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham.

Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan didalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan Prinsip-prinsi Akuntansi Indonesia tahun 1984.

Perbandingan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa faktor:

1. Pengguna
2. Pembatasan pada masukan dan proses
3. Jenis Informasi
4. Orientasi Waktu
5. Tingkat agregasi
6. Keluasan

Sumber :

http://diasdiari.blogspot.com/2014/02/artikel-tentang-etika-profesi-akuntansi.html

Softkill Artikel 1

ARTIKEL KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI DAN PEMBAHASANNYA

KOMPAS, RABU, 14 SEPTEMBER 2011

Artikel : Jangan Sandera KPK

DPR Diminta Tak Persoalkan Hasil Panitia Seleksi

JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya tidak mempersoalkan hasil Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengajukan delapan nama untuk di uji kelayakan dan kepatutan. DPR seharusnya memilih calon pimpinan KPK berdasarkan ranking susunan Pansel.

Hal itu untuk menghindari pimpinan KPK pada masa mendatang tersandera oleh persoalan politik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida di Jakarta, Selasa (13/9), mengungkapkan, pimpinan KPK saat ini selain sangat lemah kepemimpinannya juga tersandera oleh perilaku mereka sendiri.

“Saya kira KPK sedang tersandera. Dua faktor yang seharusnya dimiliki KPK menjadi samar-samar atau bahkan tidak ada, karena kepemimpinannya lemah, figurnya lemah dan orang-orangnya tersandera oelh perilaku mereka sendiri. Orang tidak banyak tahu ternyata mereka terlibat dalam berbagai gerakan konspirasi dengan para politikus,”kata La Ode. Untuk menghindari agar pimpinan KPK tak lagi tersandera secara politik, DPR yang akan memilih mereka, jangan melakukan intervensi terhadap hasil Pansel KPK. “DPR jangan terlalu banyak melakukan intervensi terhadap hasil seleksi tim Pansel Pimpinan KPK karena dari delapan orang  yang diajukan misalkan enggak usah dipersoalkan minta sepuluh orang lagi. Tetapi pilih saja berdasarkan urutan yang diusulkan Pansel karena itu pasti lebih obyektif ketimbang dipilih secara politik,”katanya.

Menurut La Ode, jika deal politik antara calon pimpinan KPK dengan DPR dan penguasa tak terhindarkan lagi, yang terjadi bakal seperti KPK jilid kedua, bahwa pimpinannya bermasalah. “Harus menghindari deal politik memang dengan pihak DPR dan kekuasaan. Kalau sudah dimulai dengan deal politik, apa yang terjadi seperti yang sekarang ini, ternyata baru diketahui Chandra Hamzah pernah melakukan pertemuan juga dengan politikus yang menentukan di parlemen. Dicurigai juga meski belum ada kesaksian dan pembuktian hingga sekarang, Busyro Muqoddas juga seperti itu,” katanya.

Secara terpisah, Koordinator Devisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan mengatakan, politikus di DPR terjebak pada kepentingan dan agenda yang pragmatis, yakni perilaku koruptif mereka jangan sampai terungkap penegak hukum seperti KPK. Kondisi itu bisa berakibat pada pemilihan pimpanan KPK bahwa hasil terbaik tak bisa diharapkan keluar dari DPR.

La Ode mengatakan, jika pimpinan KPK tersandera oleh kepentingan politik DPR dan penguasa, KPK tak bisa diharapkan bisa memberantas korupsidi negeri ini yang makin menggurita. “Ini adalah sebetulnya perilaku-perlaku yang menjadikan mereka tersandera dan kita enggak bisa berharap banyak dari KPK lagi,”katanya.

Secara terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar meyatakan siap jika diminta Komisi III DPR untuk menjelaskan delapan calon unsur pimpinan KPK yang dikirimkan pemerintah. “Kalau kami diminta memberi penjelasan, tentu kami siap,”kata Patrialis, Selasa di Istana Negara. “Tugas Pemerintah sebenarnya sudah selesai dengan mengirim delapan calon. Kami menerjemahkannya sudah jelas, yang dibutuhkan cuma empat orang sehingga calon yang dikirim dua kali lipat,” katanya.

Alasan sebagian anggota Komisi III DPR menolak delapan calon unsu pimpinan KPK, kata pengamat hukum tata negara Refly Harun, mengada-ada. Alasan bertentangan dengan asas retroaktif dinilai tidak tepat karena sebagian anggota DPR pun sebenarnya produk putusan MK yang diberlakukan retroaktif.

                                                                                                            

Pembahasan

Pada harian kompas, rabu, 14 September 2011 di halaman 3 terdapat artikel Jangan Sandera KPK, DPR Diminta Tak Persoalkan Hasil Panitia Seleksi menjelaskan terjadinya beberapa pelanggaran prinsip etika profesi akuntansi. Berikut adalah penjelasannya : 

1. Prinsip pertama mengenai Tanggung Jawab Profesi

Sebagi profesional, seharusnya anggota mempunyai peran penting dimana harus selalu bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan sesama anggota dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri, di mana usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Tetapi justru di sini Dewan Perwakilan Rakyat malah mempersoalkan hasil Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan delapan nama untuk diuji kelayakan dan kepatutan. Padahal seharusnya tugas DPR hanya memilih calon pimpinan KPK berdasarkan ranking susunan Pansel saja tidak perlu ikut campur dalam bagaimana prosesnya dan menapa diajukan demikian.  

2. Prinsip Kedua mengenai Kepentingan Publik

Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini Pimpinan KPK tersandera oleh kepentingan politik DPR dan penguasa, karena sikap kepemimpinan yang lemah, figurnya juga demikian tepandang lemah dan orang-orangnya tersandera oleh perilaku mereka sendiri. Di mana KPK tak bisa diharapkan untuk bisa memberantas korupsi di negeri ini yang semakin hari semakin merajalela. Padahal seharusnya KPK menunjukan komitmen atas profesionalismenya dimana tidak terlibat dalam berbagai gerakan konspirasi dengan para politikus. Demikian pula seharusnya mencerminkan penerimaan tanggung jawab kepada publik yang didedikasikan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3. Prinsip Ketiga mengenai Integritas

Adanya deal politik antara calon pimpinan KPK dengan DPR dan penguasa yang tak terhindarkan lagi, maka akan tercipta pimpinan yang bermasalah. Di sini terjadi pelanggaran prinsip Integritas yang seharusnya tidak dapat menerima  kecurangan tetapi malah melakukan kerjasama yang mengutamakan kepentingan pihak tertentu. Padahal seharusnya integritas sebagai patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya dan merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan.

 4. Prinsip Keempat mengenai Obyektivitas

Obyektifitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota dimana diharuskan untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Untuk menghindari agar pimpinan KPK tak lagi tersandera secara politik, maka DPR yang akan memilih mereka, tetapi jangan melakukan intervensi terhadap hasil Pansel KPK, dengan cara pilih saja berdasarkan urutan yang diusulkan Pansel karena itu pasti lebih obyektif ketimbang dipilih secara politik.

 5. Prinsip Kelima mengenai Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Dalam semua penugasan dan tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti yang disyaratkan oleh prinsip etika. Tetapi di sini dikatakan bahwa sebagian anggota Komisi III DPR memiliki alasan untuk menolak delapan calon unsur pimpinan KPK, yang dianggap mengada-ada oleh pengamat hukum tata negara. Alasan tersebut jelas bertentangan dengan asas retroaktif yang dinilai tidak tepat, karena sebenarnya sebagian anggota DPR pun merupakan hasil putusan MK yang diberlakukan retroaktif. Mengapa angota DPR bersikap demikian padahal anggota seharusnya menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa professional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

Sumber :

http://bennyantoni.blogspot.com/2011/11/artikel-kasus-pelanggaran-etika-profesi.html